Anggota Komisi IV DPR Salim Fakhry bersama tim Kunjungan Kerja saat meninjau produksi benih dan pakan ikan di BPBAT Sungai Gelam. Foto: Tasya/rni

Anggota Komisi IV DPR Salim Fakhry menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas pengelolaan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam di Provinsi Jambi, yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, ia tetap meminta KKP untuk terus melakukan pembinaan kepada BPBAT tersebut agar dapat meningkatkan teknologi yang digunakan serta sarana dan prasarana penunjang yang digunakan untuk menghasilkan benih dan pakan.

“Kita mengapresiasi KKP. Balai ini perlu kita tingkatkan lagi baik bentuk fisik ataupun lain-lainnya. Karena balai di Jambi inilah yang menyuplai ke seluruh Sumatera. Jadinya kita harapkan pada KKP, khususnya pada Ditjen Perikanan Budidaya untuk membina balai ini yang saat ini sudah kita anggap baik agar dapat menjadi lebih baik kembali,” terang Salim usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau produksi benih dan pakan ikan di BPBAT Sungai Gelam, Provinsi, Jumat (12/7/2019).

Salim berpendapat secara keseluruhan BPBAT Jambi ini sudah memenuhi standar mutu, meskipun begitu ia tetap meminta agar setiap proses yang ada harus lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas dari benih dan pakan yang tidak hanya didistribusikan untuk wilayah Provinsi Jambi saja, namun memenuhi seluruh kebutuhan benih dan pakan di Pulau Sumatera.

“Saya kira untuk Sumatera sendiri pasti belum cukup. Cuman balai inikan menyiapkan benih-benih unggul agar bisa disuplai ke provinsi lain yang ada di Sumatera. Makanya kita support balai ini agar lebih mantap, agar dari sisi pendanaan, fasilitasnya dan lain lain, supaya balai ini benar-benar menunjukkan bisa mengakomodir sepuluh provinsi di Sumatra,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Salim juga menilai keberadaan balai ini sangat positif bagi masyarakat. Sebab, benih dan pakan di balai ini yang bersumber dari dana APBN bisa terasa manfaatnya bagi masyarakat Aceh, khususnya Aceh Tenggara yang merupakan daerah pemilihannya. Sehingga menurutnya, Komisi IV DPR RI akan terus mendukung KKP dalam hal pendanaan, sehingga kementerian tersebut dapat terus membuat dan mengoptimalkan program yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita Komisi IV DPR sebagai mitra dari KKP berkewajiban membantu KKP ini terutama pendanaan dan lainnya, agar kalau KKP ini memiliki dana yang cukup secara otomatis bantuan ke masyarakat akan banyak, kalau sudah ada bantuan ke masyarakat tentu masyarakat lebih sejahtera," tutup legislator dapil Aceh itu. (nap/sf)